Kades Petanahan Terpilih Dilaporkan ke Kejaksaan

KEBUMEN- Setelah sebelumnya diadukan ke Polres, kini Kepala Desa/Kecamatan Petanahan terpilih Warkhah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kebumen. Kali ini terdapat dua pelapor yang merupakan warga Desa Petanahan. Selain itu turut mengetahui dan juga sebagai pelapor yakni Anggota DPR RI Ir KRT H Darori Wonodipuro MM. Laporan disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Kebumen, Senin (23/7).

Laporan disampaikan oleh Penasehat Hukum dan atau Kuasa Hukum Ir KRT H Dorori dan dua pelapor lainya yakni Pengacara kondang HD Sriyanto SH MH MM. Pihaknya didampingi Tenaga Ahli Ir KRT H Darori Yarianto. Laporan diterima oleh Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Pramono Budi Santoso SH. Dua warga sebagai pelapor yakni Wardiono (49) dan Walidin (51) keduanya merupakan warga Desa/Kecamatan Petanahan. Mereka mengadukan Warkhah dalam dugaan kasus korupsi dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Warkhah. Ini meliputi ADD tahun 2013-2019. Ini dalam beberapa proyek yakni renovasi dan pengurukan Pasar Unggas di Tahun 2013 lalu.

Pasar tersebut terletak di Dukuh Pasuruhan Desa/Kecamatan Petanahan. Proyek dikerjakan oleh CV SAMA-SAMA atau saudara Sumarno. Laporan disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Kebumen, Senin (23/7).

Laporan disampaikan oleh Penasehat Hukum dan atau Kuasa Hukum Ir KRT H Dorori dan dua pelapor lainya yakni Pengacara kondang HD Sriyanto SH MH MM. Pihaknya didampingi Tenaga Ahli Ir KRT H Darori Yarianto. Laporan diterima oleh Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Pramono Budi Santoso SH. Dua warga sebagai pelapor yakni Wardiono (49) dan Walidin (51) keduanya merupakan warga Desa/Kecamatan Petanahan.

Mereka mengadukan Warkhah dalam dugaan kasus korupsi dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Warkhah. Ini meliputi ADD tahun 2013-2019. Ini dalam beberapa proyek yakni renovasi dan pengurukan Pasar Unggas di Tahun 2013 lalu. Pasar tersebut terletak di Dukuh Pasuruhan Desa/Kecamatan Petanahan. Proyek dikerjakan oleh CV SAMA-SAMA atau saudara Sumarno.

Selain itu yakni proyek talud atau saluran air. Ini meliputi talud yang terletak di sebelah Barat Pasar Hewan. Tepatnya di Dukuh Tumbakeris Rt 3 RW 3 Desa/Kecamatan Petanahan. Talud dibangun sepanjang kurang lebih 150 meter. Ini dikerjakan oleh CV KHARISMA atau saudara Darhadi. Lainnya yakni talud di komplek persawahan Dukuh Pesuruhan Desa/Kecamatan Petanahan sepanjang kurang lebih 150 meter. Ini dikerjakan oleh CV SAMA-SAMA. Ada juga talud talud di komplek persawahan Dukuh Pesuruhan Desa/Kecamatan Petanahan yang dikerjakan oleh Dahadi.

Selain itu yakni talud di Gang Pelem pada tahun 2018 sepanjang kurang lebih 350 meter yang dikerjakan oleh anak kandung Warkhah. Ada juga proyek pembangunan Pasar Hewan yang terletak di Dukuh Tumbakeris RT 3 RW 3 yang dikerjakan oleh CV Kharisma. Selain itu yakni proyek pengaspalan jalan desa. Ini mulai dari PKU Muhammadiyah Petanahan lama sampai dengan Lapangan Tumbakeris. Ini dengan panjang kurang lebih 350 meter. Dikerjakan sekitar tahun 2016-2017 oleh CV SAMA-SAMA. “Adanya dugaan tindak pidana korupsi dan atau penyimpangan ADD sangat meresahkan masyarakat,” tutur Pengacara HD Sriyanto.

Pihaknya berharap Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen untuk segera menindaklanjuti perkara tersebut. Disampaing itu pernah pula dilaporkan dan atau ditangani oleh Polres Kebumen dengan perkara yang lainnya. Diantara yakni kasus solar bersubsidi. “Dalam hal ini Ir KRT H Darori sebagai Anggota DPR RI mempunyai fungsi pengawasan. Selain itu pihaknya juga sebagai pelapor, bersama masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu Yarianto menegaskan, hingga kini terdapat 18 desa di Kebumen yang sudah menyampaikan laporkan dugaan kasus serupa kepada Ir KRT H Darori. Selain itu di luar Kabupaten Kebumen yakni di Purbalingga, Ir KRT H Darori juga melaporkan kasus dugaan korupsi atau penyimpangan pengadaan alat pertanian. “Saat ini bapak sedang dalam perjalanan pulang ke Indonesia dari Belanda,” katanya.


Menanggapi hal tersebut Kepala Desa Petahana terpilih Warkhah menegaskan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Petanahan sudah sesuai dengan prosedur. Pekerjaan tersebut atas hasil musyawarah dan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). “Yang jelas, hampir seluruh pekerjaan kecuali yang teknis seperti pengaspalan jalan dikerjakan secara swakelola,” ujarnya. Sementara itu Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Pramono Budi Santoso SH menyampaikan pihaknya telah menerima laporan tersebut. Langkah selanjutnya yakni menunggu disposisi dari Kajari. Ini untuk menentukan langkah selanjutnya. “Laporan sudah diterima, tinggal menunggu dispo Kajari,” ucapnya.

author
No Response

Leave a reply "Kades Petanahan Terpilih Dilaporkan ke Kejaksaan"