Perhutani Gandeng Kejari Kebumen Tangani Masalah Hukum Perdata dan TUN

KEBUMEN, suaramerdeka.com – Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Selatan menggandeng Kejaksaan Negeri Kejari Kebumen untuk menangani masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara (TUN).

Penandatangan nota kesepahaman bersama (MoU) dilakukan oleh Administratur Perum Perhutani KPH Kedu Selatan Komarudin SHut dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Drs Fajar Sukristyawan SH MH di Rumah Makan Momong, Kamis, 14 Oktober 2021.

Penandatangan MoU disaksikan oleh sejumlah Asisten Perhutani (Asper) di wilayah Kebumen yakni Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BPKH) Kebumen, Karanganyar, Gombong Utara dan Gombong Selatan.

Acara juga dihadiri oleh para jaksa di jajaran Kejari Kebumen

Administratur Perum Perhutani KPH Kedu Selatan Komarudin SHut menjelaskan bahwa Perhutani merupakan BUMN yang diberikan amanah oleh negara untuk mengelola kawasan hutan.

Pengelolaan kawasan hutan memiliki tiga tujuan yakni melestarikan lingkungan, memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar hutan dan memberikan keuntungan kepada perusahaan dan negara.

“Tentu dalam perjalanannya, kita menemukan masalah yang bersifat pidana maupun perdana. Khusus untuk masalah perdata dan tata usaha negara kami bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Kebumen. Untuk itulah kami menandatangani kesepahaman bersama untuk penanganan kasus perdata yang mungkin timbul atau berpotensi timbul dalam proses pengelolaan hutan,” ujarnya.

sumber : https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-041483619/perhutani-gandeng-kejari-kebumen-tangani-masalah-hukum-perdata-dan-tun

author
No Response

Leave a reply "Perhutani Gandeng Kejari Kebumen Tangani Masalah Hukum Perdata dan TUN"